kabarpress

Haryanto*))

Dalam sejarah perubahan sosial politik di Indonesia, pemuda selalu mengambil peran sebagai pioner di dalamnya. Mereka berada di barisan terdepan dengan bermodal semangat perubahan untuk menuju bangsa yang menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Sumpah pemuda 28 Oktober 1928, pergolakan mahasiswa angkatan ’66 dan reformasi ’98 adalah bukti konkret yang dapat menjelaskan peran pemuda tersebut.

Mereka yang ada di dalamnya adalah pemuda yang memiliki visi masa depan dan tersadar akan perannya sebagai agent of change (pelaku perubahan), agent of development (pelaku pembangunan) dan agent of reformation (pelaku pembaharuan). Karena ketiga poin tersebut merupakan identitas yang tidak dapat dilepaskan dari gerakan pemuda idealis.

Namun, seiring laju industrialisasi global, ternyata banyak dari kelompok-kelompok pemuda yang menyimpang dari identitasnya. Mereka yang berada pada barisan ini telah masuk dalam perangkap kebudayaan instan yang membuat mereka cepat puas dengan hasil-hasil yang telah dicapai.

Kondisi ini menemui relevansinya pada realitas pemimpin bangsa yang hampir tidak ditemukan pemuda progressif. Bahkan mereka yang masuk dalam kepemimpinan politik justru idealismenya sebagai kaum muda menjadi luntur, termakan egoisme kekuasaan dan jeratan uang.

Ini artinya, bahwa setiap kader bangsa, khususnya pemuda harus punya kemampuan untuk melihat dan menafsirkan kekuatan-kekuatan global dalam memanfaatkan setiap momentum yang terbuka, mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang dimiliki, serta kemampuan menyusun rencana pengembangan yang tepat, bila tidak ingin dilindas arus globalisasi.

Dengan demikian, fungsi utama pemuda Indonesia untuk mengawal pemerintahan agar menuju kepemimpinan yang pro terhadap keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat kembali terwujud. Karena biar bagaimana pun, hanya generasi muda yang dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan.

*)) Aktivis IMM Sukoharjo