Meningkatkan Prestasi KPK
Haryanto*)
Tertangkapnya jaksa Agung, Urip Tri Gunawan dan Anggota Komisi VI DPR, Al Amin Nasution, telah meredam keraguan banyak kalangan mengenai kredibilitas Antasari Azhar (ketua KPK) yang pada awalnya dinilai terlalu dekat dengan partai politik. Gebrakan awal KPK dengan menangkap para elite tersebut, menandakan bahwa KPK telah benar-benar serius dalam mengibarkan bendera peperangan untuk melawan koruptor-koruptor Indonesia yang berlindung di balik terali besi politik dan kekuatan ekonomi.
Keseriusan KPK juga mulai dibaca dengan jelas oleh masyarakat, sehingga rona kepercayaan sedikit demi sedikit mulai tertancap lebih dalam kepada KPK. Apalagi, pemberitaan di beberapa media massa mengenai beragam prestasi KPK dalam mengemban amanah telah membumbungkan nama KPK menjadi lebih tinggi dari sebelumnya.
Sesungguhnya tumbuh-suburnya kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada KPK adalah modal yang amat dibutuhkan bagi KPK untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengganyang “tikus-tikus kantor” yang sering mencuri uang negara.
Meski demikian, adalah klaim yang terlalu dini untuk mengatakan bahwa kinerja KPK dalam beberapa waktu terakhir telah menuai keberhasilan penuh. Karena menangkap beberapa “tikus-tikus kantor” bukan berarti uang negara telah berada pada titik yang aman. Masih teramat banyak kasus-kasus yang mengindikasikan penyelewengan uang negara yang belum terungkap. Silang sengkarut kasus BLBI, kolusi di dinas bea dan cukai serta menguapnya kasus (alm) Soeharto adalah di antara pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Meningkatkan Prestasi
Seharusnya, KPK jangan mudah puas dengan prestasi yang sudah diraih, tetapi harus berusaha untuk terus meningkatkan prestasi tersebut hingga batas-batas kemampuannya. Karena sebentar saja KPK terlena dengan buaian prestasi, “tikus-tikus kantor” mendapat kesempatan untuk mulai beraksi kembali. Hal penting yang harus menjadi catatan KPK adalah bahwa di balik peristiwa-peristiwa tertangkapnya para koruptor, sebenarnya secara implisit menandakan masih terdapat koruptor-koruptor lain yang masih berkeliaran bebas menghisap uang rakyat.
Selain itu, KPK juga harus menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah salah satu mesin yang paling produktif dalam mencetak produk-produk koruptor kelas kakap. Bahkan, PBB telah menaruh mantan orang nomor satu di Indonesia sebagai pelaku korupsi peringkat pertama dunia. Maka dari itu, jangan pernah sedikit pun menganggap remeh dan sederhana para koruptor Indonesia yang telah berpredikat luar biasa.
Tak ada alasan bagi KPK untuk beristirahat walau barang sejenak. Istilah “KPK juga manusia” jelas-jelas tak bisa diberlakukan dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK harus bekerja seperti mesin yang tidak mengenal waktu dalam beroperasi; dan bergerak laksana roda yang terus menggelinding tanpa henti. KPK bisa berhenti beroperasi ketika kemiskinan sudah tak lagi menggelayuti rakyat Indonesia, dan pada titik inilah KPK telah bisa dikatakan berhasil yang sebenar-benarnya. Karena ketika rakyat sejahtera berarti uang negara telah berfungsi dan terdistribusikan secara jujur, adil dan merata tanpa penyelewengan.
Paling tidak terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh KPK untuk menuju keberhasilan yang sebenar-benarnya. Pertama, menutup semua akses keuangan negara dari semua kemungkinan penyelewengan atau penyalahgunaan. Pada saat ini yang patut menjadi perhatian utama adalah perekayasaan Peraturan Daerah (Perda) yang terkait penggunaan APBD yang hanya menguntungkan segelintir orang. Karena era otonomi daerah yang telah memberikan kebebasan bagi tiap-tiap DPRD untuk merumuskan anggaran, memiliki potensi besar untuk melakukan penyelewengan halus yang mengatas namakan konstitusi.
Kedua, Jangan sampai terpengaruh dengan kekuatan-kekuatan politik yang dapat mengaburkan proses pemberantasan korupsi. Artinya, independensi KPK harus tetap dipertahankan dari rong-rongan kekuasaan yang biasanya bersifat menekan. Dengan demikian, KPK harus senantiasa menyadari bahwa dirinya adalah milik rakyat bukan pemerintah yang berkuasa.
Ketiga, Meningkatkan integritas moral di setiap pimpinan KPK. Fungsinya adalah untuk menutup kemungkinan terjadinya praktek kolusi antara pimpinan KPK dengan para koruptor yang menjadi target operasi.
Keempat, memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk menjauhi dan melawan segala bentuk korupsi. Hal ini menjadi penting karena masyarakat merupakan kekuatan kontrol paling besar dan paling utama dalam negara yang menganut paham demokrasi.
Bangsa ini benar-benar menaruh harapan besar kepada KPK untuk terus meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang. Karena bangsa ini tak akan pernah maju dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia, ketika di dalamnya masih digerogoti oleh “tikus-tikus kantor” yang lapar.
*)) Aktivis IMM Sukoharjo
Tertangkapnya jaksa Agung, Urip Tri Gunawan dan Anggota Komisi VI DPR, Al Amin Nasution, telah meredam keraguan banyak kalangan mengenai kredibilitas Antasari Azhar (ketua KPK) yang pada awalnya dinilai terlalu dekat dengan partai politik. Gebrakan awal KPK dengan menangkap para elite tersebut, menandakan bahwa KPK telah benar-benar serius dalam mengibarkan bendera peperangan untuk melawan koruptor-koruptor Indonesia yang berlindung di balik terali besi politik dan kekuatan ekonomi.
Keseriusan KPK juga mulai dibaca dengan jelas oleh masyarakat, sehingga rona kepercayaan sedikit demi sedikit mulai tertancap lebih dalam kepada KPK. Apalagi, pemberitaan di beberapa media massa mengenai beragam prestasi KPK dalam mengemban amanah telah membumbungkan nama KPK menjadi lebih tinggi dari sebelumnya.
Sesungguhnya tumbuh-suburnya kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada KPK adalah modal yang amat dibutuhkan bagi KPK untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengganyang “tikus-tikus kantor” yang sering mencuri uang negara.
Meski demikian, adalah klaim yang terlalu dini untuk mengatakan bahwa kinerja KPK dalam beberapa waktu terakhir telah menuai keberhasilan penuh. Karena menangkap beberapa “tikus-tikus kantor” bukan berarti uang negara telah berada pada titik yang aman. Masih teramat banyak kasus-kasus yang mengindikasikan penyelewengan uang negara yang belum terungkap. Silang sengkarut kasus BLBI, kolusi di dinas bea dan cukai serta menguapnya kasus (alm) Soeharto adalah di antara pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Meningkatkan Prestasi
Seharusnya, KPK jangan mudah puas dengan prestasi yang sudah diraih, tetapi harus berusaha untuk terus meningkatkan prestasi tersebut hingga batas-batas kemampuannya. Karena sebentar saja KPK terlena dengan buaian prestasi, “tikus-tikus kantor” mendapat kesempatan untuk mulai beraksi kembali. Hal penting yang harus menjadi catatan KPK adalah bahwa di balik peristiwa-peristiwa tertangkapnya para koruptor, sebenarnya secara implisit menandakan masih terdapat koruptor-koruptor lain yang masih berkeliaran bebas menghisap uang rakyat.
Selain itu, KPK juga harus menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah salah satu mesin yang paling produktif dalam mencetak produk-produk koruptor kelas kakap. Bahkan, PBB telah menaruh mantan orang nomor satu di Indonesia sebagai pelaku korupsi peringkat pertama dunia. Maka dari itu, jangan pernah sedikit pun menganggap remeh dan sederhana para koruptor Indonesia yang telah berpredikat luar biasa.
Tak ada alasan bagi KPK untuk beristirahat walau barang sejenak. Istilah “KPK juga manusia” jelas-jelas tak bisa diberlakukan dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK harus bekerja seperti mesin yang tidak mengenal waktu dalam beroperasi; dan bergerak laksana roda yang terus menggelinding tanpa henti. KPK bisa berhenti beroperasi ketika kemiskinan sudah tak lagi menggelayuti rakyat Indonesia, dan pada titik inilah KPK telah bisa dikatakan berhasil yang sebenar-benarnya. Karena ketika rakyat sejahtera berarti uang negara telah berfungsi dan terdistribusikan secara jujur, adil dan merata tanpa penyelewengan.
Paling tidak terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh KPK untuk menuju keberhasilan yang sebenar-benarnya. Pertama, menutup semua akses keuangan negara dari semua kemungkinan penyelewengan atau penyalahgunaan. Pada saat ini yang patut menjadi perhatian utama adalah perekayasaan Peraturan Daerah (Perda) yang terkait penggunaan APBD yang hanya menguntungkan segelintir orang. Karena era otonomi daerah yang telah memberikan kebebasan bagi tiap-tiap DPRD untuk merumuskan anggaran, memiliki potensi besar untuk melakukan penyelewengan halus yang mengatas namakan konstitusi.
Kedua, Jangan sampai terpengaruh dengan kekuatan-kekuatan politik yang dapat mengaburkan proses pemberantasan korupsi. Artinya, independensi KPK harus tetap dipertahankan dari rong-rongan kekuasaan yang biasanya bersifat menekan. Dengan demikian, KPK harus senantiasa menyadari bahwa dirinya adalah milik rakyat bukan pemerintah yang berkuasa.
Ketiga, Meningkatkan integritas moral di setiap pimpinan KPK. Fungsinya adalah untuk menutup kemungkinan terjadinya praktek kolusi antara pimpinan KPK dengan para koruptor yang menjadi target operasi.
Keempat, memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk menjauhi dan melawan segala bentuk korupsi. Hal ini menjadi penting karena masyarakat merupakan kekuatan kontrol paling besar dan paling utama dalam negara yang menganut paham demokrasi.
Bangsa ini benar-benar menaruh harapan besar kepada KPK untuk terus meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang. Karena bangsa ini tak akan pernah maju dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia, ketika di dalamnya masih digerogoti oleh “tikus-tikus kantor” yang lapar.
*)) Aktivis IMM Sukoharjo
0 Responses to “Meningkatkan Prestasi KPK”: