Gubernur Ideal Tergantung Kecerdasan Masyarakat
Haryanto*))Pemilihan Gubernur merupakan momentum terpenting yang menjadi titik awal perubahan sebuah propinsi. Karena mereka yang nantinya terpilih dalam Pilgub akan menjadi penguasa, yang dengan segenap otoritasnya dapat mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang diambilnya.
Dengan demikian Pilgub Jateng yang akan diselenggarakan pada Juni 2008 mendatang sudah seharusnya mendapatkan sosok pemimpin yang mampu mengambil kebijakan yang pro rakyat. Karena Jateng sebagai salah satu propinsi terbesar di Indonesia merupakan poros kepemimpinan nasional dalam mengemban visi kebangsaan sebagaimana yang termaktub dalam amanah UUD 1945.
Dalam sistem pemerintahan demokrasi, pola pemilihan amat bergantung dengan banyaknya perolehan suara. Sehingga partai politik yang memiliki massa besar akan sangat efektif untuk menjadi kendaraan dalam mensukseskan perjalanan seseorang ke tampuk kekuasaan.
Hingga saat ini, di Jawa Tengah terdapat tiga partai politik besar yang berhak atas paket calon gubernur dan wakil gubernur karena mendapat suara mencapai ketentuan 15 persen pada Pemilu sebelumnya, yaitu PDIP, Golkar dan PKB. Meski demikian, bukan berarti calon yang diusung di luar partai tersebut tidak memiliki kemungkinan untuk menang.
Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Juli 2007 menyebutkan peluang dari delapan kompetitor cagub yang akan berlaga pada Pilgub mendatang adalah Mohammad Tamsil sebesar 10,0 persen, Bambang Sadono sebesar 9,8 persen, Sukawi Sutarip sebesar 6,4 persen, Muladi sebesar 3,6 persen, Slamet Efendi Yusuf sebesar 3,2 persen, Budi Santoso sebesar 2,5 persen, Bibit Waluyo sebesar 2,3 persen, dan Ali Mufiz sebesar 2,3 persen.
Jebakan Politik
Terwujudnya pemimpin ideal yang dapat membawa Jateng ke arah yang lebih baik tentunya akan sangat ditentukan oleh aspirasi masyarakat pada saat pemilihan berlangsung. Masyarakat jangan sampai tertipu dengan janji-janji politik yang dilakukan pada masa menjelang pemilihan, apalagi terbujuk dengan rayuan uang.
Ketika jebakan-jebakan politik telah memerangkap masyarakat dalam melakukan pemilihan, maka keinginan untuk mendapatkan pemimpin ideal pun hanya sekedar ilusi. Sudah saatnya masyarakat menjadi lebih cerdas agar tidak terjebak dalam perangkap politik tersebut.
Dalam hal ini, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh masyarakat mengenai karakter pemimpin Jateng adalah:. Pertama, pemimpin Jateng adalah mereka yang mampu mengambil kebijakan dengan berlandaskan kepentingan umum yang semata-mata ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Kedua, Pemimpin yang dapat memanfaatkan potensi budaya yang melimpah, seperti bahasa, artefak, candi, maupun adat istiadat yang selama ini semakin terpinggirkan oleh budaya global. Ketiga, Pemimpin yang dapat mengolah sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) secara efektif sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tidak merusak keseimbangan alam. Keempat, Pemimpin yang dekat dengan rakyat. Kelima, Pemimpin yang memiliki visi masa depan (Vision of the Future) dengan prasyarat harus memiliki kapabilitas wawasan global atau global mindset.
Semua itu memang amat bergantung dengan kecerdasan masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap calon-calon gubernur yang akan berkompetisi dalam Pilgub. Kecerdasan dalam arti mengedepankan sikap kritis, rasional dan selektif.
Dengan demikian, masyarakat tidak semata-mata dijadikan objek dalam momen Pilgub, tetapi menjadi subjek yang sebebas-bebasnya dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Kemudian yang lebih penting lagi, masyarakat akan merasa lebih bertanggungjawab terhadap perjalanan kepemimpinan pemerintahan propinsi Jawa Tengah sehingga dapat menjadi kontrol yang kuat dalam mengawal kepemimpinan pasangan gubernur terpilih dalam menjalankan program-programnya selama satu periode.
*)) Aktivis IMM Sukoharjo
Dengan demikian Pilgub Jateng yang akan diselenggarakan pada Juni 2008 mendatang sudah seharusnya mendapatkan sosok pemimpin yang mampu mengambil kebijakan yang pro rakyat. Karena Jateng sebagai salah satu propinsi terbesar di Indonesia merupakan poros kepemimpinan nasional dalam mengemban visi kebangsaan sebagaimana yang termaktub dalam amanah UUD 1945.
Dalam sistem pemerintahan demokrasi, pola pemilihan amat bergantung dengan banyaknya perolehan suara. Sehingga partai politik yang memiliki massa besar akan sangat efektif untuk menjadi kendaraan dalam mensukseskan perjalanan seseorang ke tampuk kekuasaan.
Hingga saat ini, di Jawa Tengah terdapat tiga partai politik besar yang berhak atas paket calon gubernur dan wakil gubernur karena mendapat suara mencapai ketentuan 15 persen pada Pemilu sebelumnya, yaitu PDIP, Golkar dan PKB. Meski demikian, bukan berarti calon yang diusung di luar partai tersebut tidak memiliki kemungkinan untuk menang.
Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Juli 2007 menyebutkan peluang dari delapan kompetitor cagub yang akan berlaga pada Pilgub mendatang adalah Mohammad Tamsil sebesar 10,0 persen, Bambang Sadono sebesar 9,8 persen, Sukawi Sutarip sebesar 6,4 persen, Muladi sebesar 3,6 persen, Slamet Efendi Yusuf sebesar 3,2 persen, Budi Santoso sebesar 2,5 persen, Bibit Waluyo sebesar 2,3 persen, dan Ali Mufiz sebesar 2,3 persen.
Jebakan Politik
Terwujudnya pemimpin ideal yang dapat membawa Jateng ke arah yang lebih baik tentunya akan sangat ditentukan oleh aspirasi masyarakat pada saat pemilihan berlangsung. Masyarakat jangan sampai tertipu dengan janji-janji politik yang dilakukan pada masa menjelang pemilihan, apalagi terbujuk dengan rayuan uang.
Ketika jebakan-jebakan politik telah memerangkap masyarakat dalam melakukan pemilihan, maka keinginan untuk mendapatkan pemimpin ideal pun hanya sekedar ilusi. Sudah saatnya masyarakat menjadi lebih cerdas agar tidak terjebak dalam perangkap politik tersebut.
Dalam hal ini, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh masyarakat mengenai karakter pemimpin Jateng adalah:. Pertama, pemimpin Jateng adalah mereka yang mampu mengambil kebijakan dengan berlandaskan kepentingan umum yang semata-mata ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Kedua, Pemimpin yang dapat memanfaatkan potensi budaya yang melimpah, seperti bahasa, artefak, candi, maupun adat istiadat yang selama ini semakin terpinggirkan oleh budaya global. Ketiga, Pemimpin yang dapat mengolah sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) secara efektif sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tidak merusak keseimbangan alam. Keempat, Pemimpin yang dekat dengan rakyat. Kelima, Pemimpin yang memiliki visi masa depan (Vision of the Future) dengan prasyarat harus memiliki kapabilitas wawasan global atau global mindset.
Semua itu memang amat bergantung dengan kecerdasan masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap calon-calon gubernur yang akan berkompetisi dalam Pilgub. Kecerdasan dalam arti mengedepankan sikap kritis, rasional dan selektif.
Dengan demikian, masyarakat tidak semata-mata dijadikan objek dalam momen Pilgub, tetapi menjadi subjek yang sebebas-bebasnya dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Kemudian yang lebih penting lagi, masyarakat akan merasa lebih bertanggungjawab terhadap perjalanan kepemimpinan pemerintahan propinsi Jawa Tengah sehingga dapat menjadi kontrol yang kuat dalam mengawal kepemimpinan pasangan gubernur terpilih dalam menjalankan program-programnya selama satu periode.
*)) Aktivis IMM Sukoharjo
0 Responses to “Gubernur Ideal Tergantung Kecerdasan Masyarakat”: